Pengaturan terhadap sidang pembacaan putusan mengenai pengujian Undang-Undangdi Mahkamah Konstitusi hanya diatur dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi.Sedangkan didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atasUndang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tidak diatursecara khusus mengenai pengaturan tentang hal tersebut. Hal ini yang kemudianmenjadi pro dan kontra terkait dengan sidang pembacaan putusan Mahkamah KostitusiNomor 14/PUU-XI/2013. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apakahpengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum PresidenDan Wakil Presiden telah sesuai berdasarkan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.Metode Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitianhukum normatif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang padapokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilu legislatif dan Pemilu Presidensecara terpisah adalah inkonstitusional, sehingga berdasarkan original intent yangdikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(UUD 1945) adalah Pemilu serentak. Mahkamah Konstitusi juga mengimbuhkan amarputusannya tersebut dengan menangguhkan waktu berlakunya akibat hukum putusantersebut hingga Pemilu 2019. Penangguhan sendiri meski tidak diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, namun oleh UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) tegasmenyatakan bahwa "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untukmenyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Dengandijaminnya konstitusionalitas putusan MK, maka penangguhan akibat putusan a quodianggap beralasan demi hukum.
Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi di era reformasi didasari komitmen untuk mempertegas sistem Presidensial. Sebaliknya, sistem multi partai yang dikombinasikan dengan sistem pemerintahan Presidensial saat ini mendorong partai untuk membentuk koalisi yang justru memperlemah sistem presidensial itu sendiri. Praktik koalisi di Indonesia yang dibentuk sebelum pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden didominasi transaksi politik mengenai pembagian jabatan pemerintahan tanpa disertai perumusan platform bersama. Kenyataannya, koalisi yang dibentuk tidak menjamin bahwa partai-partai yang tergabung dalam koalisi yang memiliki wakil di badan legislatif akan selalu mendukung program-program pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk memahami penerapan sistem multi partai dalam sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia pada era reformasi sekaligus merumuskan implikasi terhadap hubungan eksekutif dan legislatif serta penerapan yang idealnya. Jenis penelitian ini dapat dapat di golongkan dalam jenis penelitian yuridis normatif, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Sumber data yang digunakan, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem multi partai dalam sistem pemerintahan Presidensial justru memperlemah sistem Presidensial dan memiliki implikasi terhadap relasi eksekutif dan legislatif. Tiga hal yang menjadi implikasinya yaitu; Pertama, banyaknya kepentingan partai politik yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Kedua, tidak adanya pengaturan koalisi tetap. Ketiga, lemahnya posisi Presiden. Idealnya penerapan sistem multi partai, agar terciptanya stabilitas sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia, maka ada 3 (tiga) hal yang perlu dibenahi dalam sistem Presidensial kita, yaitu: Pertama, penyederhanaan partai politik, kedua, pengaturan koalisi tetap, dan ketiga, penguatan desain institusi kepresidenan. Penulis menyarankan diperlukan adanya koalisi partai politik yang sifatnya permanen yang ditetapkan melalui aturan-aturan, undang-undang yang lebih jelas sehingga akan menghasilkan pemerintahan yang kuat dan efisien dan diupayakan adanya penguatan institusi kepresidenan agar posisi Presiden tidak lemah terhadap Parlemen, dengan cara pemisahan institusi kepresidenan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik melalui aturan-aturan Undang-Undang yang jelas. ; Amendment Act of 1945 that occurred in the era of reform based on a commitment to reinforce the Presidential system. In contrast, multi-party system in combination with the current presidential system of government is to encourage parties to form a coalition that actually weakens the presidential system itself. Practices in Indonesian coalition formed before the general election of President and Vice President dominated political dealings regarding the division of public office without the formulation of a common platform. In fact, the coalition was formed not ensure that parties who are members of the coalition that has a representative in the legislature will always support government programs. Therefore, this study aimed to understand the application of multi-party system in the Presidential system of government in Indonesia in the reform era at once formulate implications for the executive and legislative relations and the implementation of the ideal. This type of research can be can be classified into types of normative juridical research, because it makes the literature as the main focus. Source of data used,the primary legal materials,secondary law, and tertiary legal materials. Data collection techniques in thisstudy using the method of literature study. The results showed that the application of multi-party system in the Presidential system of government actually weaken the presidential system and have implications for the executive and legislative relations. Three things that the implications are; First, the number of political parties' interests that conflict with government policy. Second, the absence of permanent coalition arrangement. Third, the weak position of President. Ideally the implementation of a multi-party system, in order to create stability in the Indonesian presidential system of government, then there are three (3) things that need to be addressed in our Presidential system, namely: First, the simplification of the political parties, the second, setting the coalition remains, and the third, the strengthening of institutional design presidency. The author suggests needed coalition of political parties that are permanently defined by the rules of Law clearer so that it will produce a strong and efficient government.
Considering that the State of lndonesia is the largest archipelagic country, therefore lndonesia is obliged to realize an interest of the international community in the shipping section through sea lanes in the lndonesian archipelago, due to the important role of the State, obliges lndonesia to closely monitor violations that may occur. This study aims to determine shipping activities in the marine waters of the lndonesian archipelago. This type of research in empirical form is also carried out in the form of field research, the type of data taken is of course primary which is obtained through interviews and questionnaires. committing acts that violate the law in accordance with government regulations number 37 of 2002, and violations that are often carried out in the lndonesian Archipelago Sea Lane are illegal weapons smuggling, drugs transporting illegal immigrants, marine pollution and illegal fishing. The punishment given is in the form of a fine.
Legal development has a more comprehensive and basic meaning compared to the promotion and renewal of law in the context of increasing the nation's competitiveness, legal politics in Indonesia directs legal development to encourage economic growth. The research objective is to determine economic growth, especially in the business world and in the industrial world which determines investment capacity, especially law enforcement and protection. The method used is normative juridical. The results of this study see Law as a social engineering tool that was born because the concept of law is taught to direct people to better understand change. Law as an instrument of development control includes development in the economic field. Enforcement of law and justice in particular in the economic development of activities and developing development in accordance with long-term government programs. The role of law in economic globalization in the 21st century is certainly expected aspects of globalization in legal and economic growth, the development of economic law also includes investment law, which of course must run in accordance with long-term development tools.
In the city of Batam the numbers of motorized vehicles from year to year has greatly increase, Certainly this be performed by the government in Batam in providing and see parking lot. By the management of the parking lot it would boost local revenue with he was wearing taxes and levies from the use of parking lot. The Purpose of this study is the effectiveness of the implemetation of motorized parking ini the city of Batam. Type research that is used is qualitative data collection method by means of juridical analysis to the regulations prevailing in a city Batam. The data Acquisition techniques applied by the method of sample acquisition, purposive data analysis, reduction of presentation and formulating the conclusion. The results obtained are yhe city government policy in batam in increase their own local revenue accomplishment not ideal, The case is by the rampant illegal parking attendants illegal and adequate parking lot is controlled by private parties or thugs. The solution to the ordinance batam about the mayor of parking change management and fix a groove service facilities including security and comfort.
Sistem pemerintahan demokrasi didapati dimana–mana termasuk di Indonesia, hal ini terkait dengan proses politik dalam suatu pemilihan yang dikenal dengan pemilu, dimana pemilu itu sendiri memilih anggotaDPR, DPD dan DPRD Provinsi, Pemilu berfungsi sebagai sirkulasi elit politik eksekutif, dan legislatif secara teratur dan berkesinambungan, sesuai tujuan politik dan pemilihan itu sendiri berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Pemilihan Umum yang terkait serta beberapa Peraturan Perundangundanganlainnya. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas, maka melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011dibentuk lembaga yang bertanggung jawab mengenaipenyelenggara pemilu yaitu Dewan Penyelenggara Pemilu(DKPP) yang bertujuan untuk menjaga Pelaksanaan Kode Etik Penyelenggara Pemilu sesuai Pasal 110 (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD di Provinsi Kepulauan Riau tetap mengedepankan profesinal serta mempunyai integritas, kapabilitas, dengan daerah pemilihan 7 (tujuh) Kabupaten/Kota. Selain ketentuan hukum Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, khususnya di Provinsi Kepulaiaun Riau secara umum sudah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, sekalipun ada sedikit hambatan dan permasalahanyang dianggap tidak mencerminkan pelanggaran berat dalam pelaksanaan kode etik penyelenggara pemilu. Pelakanaan pemilu dan kemandirian penyelenggara pemilu di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pelaksanaan pemilu seperti yang disebutkan di atas telah melalui beberapa tahapansesuai yang telah ditetapkandalam Undang-Undang.Terkait dengan kode etik penyelenggara pemilusudah dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, dan pengawasan dari DKPP berjalan sesuai arus dan prosodural yang ada. Pada simpulannya bahwa penegakan kode etik dan penyelenggara pemilu di Provinsi Kepulauan Riau berdasrkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011telah memperlihatkan kemandirian, penegakan kode etik telah mengikuti prosudur yang telah ditetapkan serta efektivitasnya berjalan dengan baik.
Notary Public is a public official who is authorized to make credential deeds as a means of proof. Besides being given a notary protokol, it is also obliged to save the notary protokol, both its own and other notary protokols. Regulations related to depository of notary protokol in article 65 paragraph (5) of the UUJN only state that the time for submission was issued 25 (twenty-five) years or more sent by the Notary recipient of the Notary Protokol to the Regional Supervisory Council. This can lead to legal considerations of the notary who will accept the protokol responsible for the notary protokol which is of great concern, which causes rejection of other notaries who will accept the protokol. This study uses a normative method with steps of description, systematization, and explanation of the content of positive law related to using laws and regulations, accessing history and obtaining concepts. Based on the results of the assessment and analysis, the notary protokol is not regulated by the exploitation in UUJN so as to make an agreement on the law so that it can keep documents on the notary protokol while he is still working and also open the work agreement by getting permission from the Notary Association Regional Supervisory Board. Indonesia. While it was agreed that there was a refusal to accept the notary protokol, legal considerations would be given to the notary recipient of the protokol. Tackling these responsibilities can be incorporated into codes of ethics, the notary profession, and approved by the government regarding sanctions for reprimands and compensation from membership. ; Notary Public is a public official who is authorized to make credential deeds as a means of proof. Besides being given a notary protokol, it is also obliged to save the notary protokol, both its own and other notary protokols. Regulations related to depository of notary protokol in article 65 paragraph (5) of the UUJN only state that the time for submission was issued 25 (twenty-five) years or more sent by the Notary recipient of the Notary Protokol to the Regional Supervisory Council. This can lead to legal considerations of the notary who will accept the protokol responsible for the notary protokol which is of great concern, which causes rejection of other notaries who will accept the protokol. This study uses a normative method with steps of description, systematization, and explanation of the content of positive law related to using laws and regulations, accessing history and obtaining concepts. Based on the results of the assessment and analysis, the notary protokol is not regulated by the exploitation in UUJN so as to make an agreement on the law so that it can keep documents on the notary protokol while he is still working and also open the work agreement by getting permission from the Notary Association Regional Supervisory Board. Indonesia. While it was agreed that there was a refusal to accept the notary protokol, legal considerations would be given to the notary recipient of the protokol. Tackling these responsibilities can be incorporated into codes of ethics, the notary profession, and approved by the government regarding sanctions for reprimands and compensation from membership.
